Sejarah Kelabu Papua Dalam Indonesia*

Historiografi Indonesia masi menghadirkan historiografi parsial mengisahkan mengenai muatan politis-ideologis.[1] Di dalam penulisan sejarah seperti itu tampak dimana peritiwa sejarah bukan pergerakan nasional diabaikan dalam pembelajaran di sekolah. Hal itu tampak sebagai bukti penjajahan, karena dengan begitu, individu, kelompok masyarakat tertentu dianggap tidak memiliki sejarah atau dianggap tidak berhak memiliki sejarah[2][3] Sedangkan Kata Indonesia yang diperkenalkanG.W. Eart, J.R Logman dan Adolf Batian (Jerman) jauh sebelum
dalam historiografi Indonesia, bahkan lebih ekstrim lagi, sejarah masyarakat atau wilayah di Indonesia dianggap baru dimulai bersamaan dengan perlawanan mereka terhadap ekspansi militer, politik atau ekonomi bangsan Barat. Orang Dayak dan orang Papua misalnya dianggap tidak memiliki sejarah sebelum mereka berintegrasi dengan orang luar.

sumpah Pemuda 1928 menyepakati identitas kebangsaan, namun hingga kini kebangsaan Indonesia belum tuntas, dan orang Papua saat itu tidak pernah terlibat dalam kegiatan ini. Sedangakan Indonesia sebagai negara modern baru diproklamasikan pada tahun 1945 dan saat itu Papua Barat, masih merupakan daerah yang diperdebatkan dan orang Papua tidak telibat juga dalam penentuan wilayah Papua. Sedangkan Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia baru tahun tahun 1949 sebagai negara RIS (Federasi), minus Papua Barat. Tampak agak rancu, bilah dengan sejarah anakronis seolah-olah ada kesepakantan sejarawan, politikus dan negarawan menyepakati kesatuan Indonesia atas dasar Majapahit, Sriwijaya, Makassar pada masa Hasanudin, Maluku pada masa Pattimura, atau Cut Nyak Dien sebagai bagian dari sejarah Indonesia karena dijajah Belanda. Namun jangan lupa bahwa saat itu mereka tidak mengenal kata Indonesia, negara dan bangsa Indonesia.[4]

Menurut Bambang Widjojanto dalam buku Cahaya Bintang Kejorah, karya Junus Adijondro mengatakan bahwa selama ini tindakan penggelapan nasionalisme juga terjadi di berbagai wilayah lain. Seperti apa sih, nasionalismenya orang di seputar kepulauan Timur atau masyarakat adat di Kalimantan serta daerah lainnya? Dalam konteks Papua, kelompok terpelajar, bersama rakyatnya telah pembentuk 8 Patai politik, selanjutnya pada tanggal pada tanggal 16 Februari 1961 dibentuk Dewan Nieuw Guinea selesai dilantik untuk mengatur diri sendiri.[5] Kemudian tanggal 5 April 1961dilakukan pelantikan Dewan Nieuw Guinea serta menyepakati simbol kebangsaan dan kenegaraan Papua dan kemudian pada pada tanggal 1 Desember 1961 terjadi pengibaran Bendera, Bintang Fajar diiringi lagu kebangsaan ”Hai Tanahku Papua”. Dalam hal ini, Veldkamp Frits mengakui jiwa dan semangaat nasionalisme orang-orang Papua Barat. “ banyak orang Papua terpesona pada bayangan Nugini-Belanda kelak mandiri”.[6] Frits mengakui pula : “berbeda dengan saya, hadirin lain tahu, terutama beberapa anak muda mengucapkan pidato yang nasionalis dan bersemangat, menyambut gembira lahirnya Papua Barat (Irian Barat) yang merdeka”.[7]

Indonesia di Mata Orang Papua Krits

Integrasi Papua dalam pelukan ibu pertiwi Indonesia bagi orang Papua, tampaknya melahirkan beban sejarah, bilah melihat kenyataan Trikora (1961), perjanjian New York (1962) maupun Pepera (1969) dan resolusi PBB Nomor 2504 tampak bukan komitmen dekolonisasi untuk membebaskan rakyat Papua dari Penjajahan Belanda. Sebab yang terjadi sesungguhnya adalah proses Re- Kolonisasi Tanah Papua oleh Indonesia. Bangsa Papua adalah korban kospirasi politik “aneksasi” yang dilakukan oleh Belanda, Indonesia, Amerika Serikat, dan Perserilatan Bangsa-Bangsa.[8] Pemerintah dan militer Indonesia tampak lebih berupaya keras agar orang Papua mengikuti kemauan Jakarta melepaskan identitas diri mereka dan mengakui simbol-simbol NKRI mewakili identitas kebangsaan orang Papua, seperti penggunaan bendera Merah Putih, lagu Indonesia Raya, Bahasa Indonesia, lambang negara Pancasila dan UUD 1945. Meskipun, simbol-simbol itu sama sekali tidak mewakili identitas mereka, namun tampaknya harus diterima agar tidak dilebeli separatis dan menjadi garapan militer Indonesia naik Pangkat setelah membunuh pejuang Papua. Upaya pemerintah dan militernya adalah orang Papua supaya menyangkal diri dan melupakan, identitas etnik dan budaya sendiri, melupakan sejarahnya, bahkan identitas negara mereka. Sejak tahun 1960-an hingga sekarang, pemerintah Indonesia tampak memandang diri sebagai pejuang dan pahlawan yang datang untuk membebaskan orang Papua dari penjajahan Belanda. Sebaliknya tidak menutup kemungkinan orang Papua selalu melihat pemerintah Indonesia sebagai penajajah baru, imperialisme baru yang datang untuk membangun negara RI di atas negara Papua Merdeka yang telah mulai disiapkan.[9] Oleh karena itulah, maka pendudukan Indonesia atas wilayah Papua Barat dianggap sebagai wujud penjajahan. Sehingga sudah tentu rakyat Papua Barat mempunyai perasaan bahwa mereka sedang dijajah.[10] Seorang mantan pegawai pemda tingkat I Papua pernah mengatakan, bahwa penjajahan sebenarnya ialah pemerintah Indonesia yang telah menghalangi kemerdekaan orang Papua lalu menindas orang Papua hingga dewasa ini.[11]

Osborne (2001; 3000) melalui bukunya “Kibaran Sampari” menuliskan bahwa: Rakyat Papua Barat yang pernah dijajah Belanda dapat merasakan bahwa metode yang digunakan Indonesia dalam menganeksasi dan kemudian menjajah Papua Barat justru jauh lebih kejam dibandingkan Belanda.[12] Kekerasan militer yang terjadi sejak tahun 1961 dan seterusnya meninggalkan memoria passionos.[13] Seorang intelektual akademisi, M. Cholil, (1971) menjelaskan, bahwa operasi militer untuk memaksa Papua berintegarasi ke dalam Indonesia secara faktual dirintis mulai tahun 1961 dengan masuknya bala tentara Indonesia ke Papua dengan sebutan sukarelawan dalam rangka melakukan infiltrasi untuk menguasai sebagian wilayah Papua dari Belanda dan kemudian daerah itu dimanfaatkan untuk mengacaukan jalannya pemerintahan Belanda atas Papua Barat.[14] Sejak tahun 1961 itulah, masyarakat Papua mengenal Indonesia secara nyata berkat adanya pasukan-pasukan ABRI yang menyusup ke Papua. Wajah pertama Indonesia di Papua Barat diwakili oleh sepak terjang para pasukan infiltran ini.[15]

Penderitaan rakyat Papua Barat tampak mejadi bukti, Indonesia merebut Papua Barat dari tangan Belanda bukan merupakan apirasi atau keinginan kebanyakan orang Papua. Setelah Trikora, dilakukan Orde Lama, kemudian Amiruddin al Rahab[16] menjelaskan bahwa, Rezim militer Orde Baru Soeharto menjadikan Papua sebagai daerah kekuasaan militer, terutama Angkatan Darat (AD). Kesan seperti itu sangat terasa karena instansi militer dan para petinggi militer di Kodam dan jajarannya mendominasi ranah politik dan jalannya pemerintahan di Papua. Papua dijadikan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM).[17] Keinginan merdeka lepas dari penjajah masih melekat di hampir setiap rakyat pribumi Papua, karena selama berintegrasi martaban, harga diri dan Hak Asasi Mayarakat Papua Barat tidak dihargai dan dihormati secara wajar dan manusiawi. Dengan alasan demi pembangunan bangsa dan demi keutuhan negara kesatuan Indonesia, masyarakat Papua barat di intimidasi, diperkosa, dipukul, dan ditahan tanpa melalui proses hukum; bahkan dibunuh dan dibantai seperti mangsa yang diterkam harimau lapar.[18]

Yakubus Dumupa, “Berburu Keadilan di Tanah Papua Barat” menuliskan pembantaian yang telah menjadi buah bibir korban dan saksi yang kehilangan ayah, ibu dan kerabatnya akibat kekejaman brutal militer di Tanah Papua Barat, bahwa: Militer Indonesia adalah musuh kedua ke dua. Pemerintah menjalankan tujuan busuknya di Papua Barat dengan memakai militer sebagai barisan terdepan untuk melegalkan segala cara agar tujua itu dapat tercapai. Di Indonesia, yang mengakui negara demokrasi ini, peran militer sangant dominan. …banyak orang Papua yang telah dibunuh secara sengaja oleh Indonesia telah mencapai 100 ribu jiwa menurut perhitunagan Amnesti Internasional, tetapi menurut sumber lain hingga mencapai 1,5 juta jiwa. Jika saya boleh juga menghitung, maka menurut saya jublah rakyat Papua Barat yang telah dibunuh oleh Indonesia lebih dari 100 ribu jiwa. Alasan saya tidak terlalu muluk (sederhana), yaitu karena kedua jumlah tersebut itu merupakan jumlah yang pernah diketahuai didata, dan dihitung, sedangkan jumlah korban jumlah korban yang tidak pernah diketahui, didata, dan dihitung sangat banyak. Mereka di hilangkan, dibuang dikubur secata sengaja dan tersembunyi. Jumlah koran tidak bisa diketaui secara pasti karena keadaan alam Papua Barat yang sangat sulit dijangkau. Kondisi alam semacam ini sangat konduktif bagi aksi militer Indonesia, sehingga rakyat Papua Barat semakin kuat untuk mengungkap semua aksi pembunuhan rakyat Papua Berat oleh Indonesia. Aksi militer Indonesia di Papua Barat dijalankan dengan berbagai cara. Secara umum ada dua cara, yaitu secara terang-terangan dan (kasar dan keras) dan secar sembunyi-sembunyi (halus dan tersembunyi). Secara terang-terangan dan kasar militerIndonesia menjalankan aksinya dengan mudah. Mengapa? Karena militer Indonesia hanya menyatakan dan memberikan suatu julukan kepada calon mangsanya, yaitu seperti separatis/GPK/ TPN/OPM. Julukan ini sudah dangan sah menurut hukum militer Indonesia, sehingga tidakan selanjutnya adalah pembunuhan. Terkadang pembasmian dilakukan secara langsung (ditembak, ditikam, dan lain-lain), tetapi kadang secara pelahan yang didahului tindakan teror intimidasi, penyisaandan diakhiri dengan pembunuhan. Penyiksana yang dilakukan militer Indonesia dengan berbagai cara, di antara memasukan besi besi panas kedubur hingga tembus kekepala, memotong alat kemaluan pria dan wanita setelah diperkosa, mencopot jantung, merobek perut ibu hamil dan janin bayinya dipotong-potong, mebakar janggot pria dengan lilim, memotong salah satu daging bagian tubuh lalu dijadikan sate dan diberkan kepada seseorang untuk dimakan, dan tinfakan brutal lainnya. Semua itu merupakan kekejaman militer Indonesia terhadap rakyat Papua Barat. [19]

Osborne yang melakukan penelitian mendapatkan mendapatkan data yang dibuat oleh OPM, mengenai Operasi Tumpas yang dilakukan ABRI di Papua Barat. Detailnya, Osborne mencatat sebagai berikut: Tentara membakar rumah-rumah dan gereja-gereja di setiap desa yang dilewatinya. Babi serta ayam ditembak tanpa perasaan, laki-laki, perempuan dan anak-anak yang tidak bersalah ditembak dan dibunuh…Di kampung Dila, seorang kepalasuku bernama Nalogoan Kibak digorok bagai kambing dan darahnya ditampung dalam sebuah ember. Setelah itu, Letkol Soekemi- komandan militer untuk wilayah Nabire memaksa para pemuka suku, guru-guru dan pastor yang berada ditempat itu meminum darah tersebut dibawah todongan senjata seperti oleh perampok, tidak seperti layaknya prajurut yang tahu hukum perang. Di desa Kuyuwagi, tentara di bawah komando Kapten Rudy mengepung dan membombardir, bahkan setelah dibuhu dengan bayonet, perut orang-orang tersebut dirobek dan isinya dikeluarkan, kemudian dibelitkan ditongkat kayu seperti tali. Sesudah itu, batu, kubis, dan daun-daun dimasukan kedalam tubuh mereka, kemudian jasad mereka ditinggalkan seperti seperti layaknya binantang liar yang tidak ber jiwa. Para wanita yang sedang hamil dibayonet kemaluannya dan dirobek sampai bagian dada, dan bayi mereka dipotong menjadi dua bagian. Para lelaki yang telah ditembak, dipotong kemaluannya kemudian dimasukan kemulut para wanita, sedangkan dimulut para lelaki ditaruh kemaluan dan anus.[20]

Pengalaman dalam cengkraman militer Indonesia merupakan pengalaman pahit yang tak akan pernah terlupakan dalam sejarah Papua. Orang Papua merasa diperlakukan tidak sebagai manusia yang menjadi objek operasi militer.[21] Menurut laporan dari PGI (Persekutuan Gereja Indonesia) lebih dari 140 orang dinyatakan hilang dan kebanyakan mayat mereka telah ditemukan terdampar di Biak. Menurut laporan tersebut, banyak wanita yang diperkosa sebelum mereka ditembak mati. Semenjak Indonesia masuk ke tanah Papua, hampir tiap hari terjadi pelanggaran HAM. Papua telah dijadikan ladang pencarian kekayaan alam seperti emas, tembaga, minyak dan lain-lain. Selain itu di sana juga ada hasil hutan dan lahan kosong yang segera dipadati oleh orang luar. Akibatnya orang Papua sendiri disingkirkan dengan berbagai akal busuk. Banyak tahanan politik diperlakukan secara tidak manusiawi oleh polisi dan militer khususnya selam masa penahanan. Pihak militer Indonesia pun harus bertanggung jawab atas eksekusi ekstrayudisial dan penghilangan nyawa aktivis maupun para simpatisan Papua Barat dan Papua New Guinea.”[22] menurut data Dr. K Kees Lagerberg bahwa: “(-+) 300.000 penduduk telah hilang tanpa bekas. Sehingga diperkirakan bahwa dari jumlah penduduknya 700.000 pada tahun 1960 dan (-+) 1.000.000 orang ditahun 1980, 30% jumlah dilangkan secara tak manusiawi. Jumlah ini dapat diperoleh dari rincian sebagai berikut: yang selamat dari bom udara (-+) 80.000 orang, melarikan diri mengungsi (1984-1985) (-+) 13.000, dibunuh (-+) 13.000. Sehingga dapat ditotalkan (-+) 160.000. lalu ke mana yang lainnya pergi? Jika kita memerhatikan tingakat sistem kesehatan untuk penduduk desa, dapat disimpulkan bahwa penurunan jumlah penduduk itu begitu cepat, secara langsung mupun tidak langsung, sebagai hasil kebijakan buatan manusia. Diawal tahun untuk menguasai teritori, kebijakan pemerintah Indonesia untuk melenyapkan kaum elite Papua yang telah menganyam pendidikan. Hal ini disebabkan adanya ketakutan pada kaum ini yang akan menghalangi proses integrasi. Program KB nasional yang menghendaki jumlah keluarga kecil juga merupakan cara licik bagi ras Papua.”[23]

Pertumbuhan demografi orang Papua ditekan dengan alasan demi suksesnya program nasional. Transmigrasi nasional dan transmigrasi spontan digalakan besar-besaran untuk menguasai dan menekan pertumbuhan orang Papua. [24] Dr. K Kees Lagerberg, Genosida yang lebih mengerikan tapi tidak secara langsung adalah penghabisan pelayanan kesehatan, juga penyakit yang dapat dicegah tapi pasiennya dibiarkan saja hingga meninggal, translokal yangh dipaksakan dari daerah pedalaman ke pesisir pantai yang lebih rawan terhadap ancaman penyakit malaria seperti: orang Amungme disekitar area PT. Freeport. Cara lain adalah merampas tanah yang subur. Bahwa demi pengamanan modal pembangunan demikian diterapkan systematic violent, systematic killings and systematic destruction, yang kaibatnya bertujuang untuk genocide agar masyarakat pribumi jangan mengganggu pembangunan yang memihak kepentingan penguasa dan warga pendatang. pertumbuhan demografi orang Papua ditekan dengan alasan demi suksesnya program nasional. transmigrasi nasional dan transmigrasi spontan digalakan besar-besaran untuk menguasai dan menekan pertumbuhan orang Papua. [25]

Papua merupakan lumbung makanan, Indonesia itu takut akan kehilangan lumbung makanan dan berat melepaskan Papua Barat. Karena itu, jatuhnya ribuan korban tampak diakui aktivis Papua sebagai hukum revolusi, orang Papua justru bukan menghentikan gerakan memperjuangkan Papua merdeka, melainkan telah turut menyuburkan tumbuhnya semangat nasionalisme untuk keluar dari NKRI, dan semakin menya dari bahwa orang Papua memiliki hak menentukan nasib sendiri agar bisa menyelesaikan masalah HAM, ekonomi, pendidikan, sosial dan sebagainya yang selama ini dikuasai oleh penjajah dan memojokan orang Papua. Meskipun “Papua Barat harga mati NKRI” bagi jakarta, namun kemerdekaan bagi rakyat Papua juga nampaknya adalah menjadi harga mati yang terus diperjuangkan kelopok nasionalis dan seluruh lapisan masyarakat pro Papua merdeka, minus kaki tangan pemerintah Indonesia. Sehingga tampak konflik Politik Papua merupakan nasionalisme berdampak pada pembabangunan ekonomi, politik, pendidikan, budaya. Baru 8 tahun terakhir sejak bergulis Otonomi Daerah Indonesia tampak secara serius memperhatikan pembangunan Papua, tetapi tetap ada unsur ekonomi-politik dampak dari itu pembangunan kurang berpihak kepada penduduk asli Papua, yang terjadi malahan perang antar suku akibat pecah belah untuk membunuh kesadaran membangun nasionstate.

---

* Disampaikan dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Citraleka, Ilmu Sejarah, Fakultas Sejarah USD, pada hari Sabtu 15 November 2008.

** Penelitih tentang Lahirnya Nasionalisme Papua Tahun 1961-1988.

[1] Bambang Purwanto. Gagalnya Historiografi Indonesiasentris? Yogyakarta : Ombak, 2006,

Hlm. xiii

[2] Ibid. hlm. xiv

[3] Ibid. 35

[4] Ibid. hlm. xv.

[5] Socratez Sofyan Yoman. 2005. hlm, 39

[6] Pim Shoorl, Frits Veldkkamp. 2001 hlm. 528.

[7] Ibid, Pim Shcoorl, Frits Veldkkamp. 2001. hlm. 533.

[8] Yoris Raweyai. hlm. I

[9] Benny Giay. Menuju Papua Baru: Pokok-Pokok Pikiran Sekita Emansipasi Orang Papua. Jayapura: Els-Ham Papua. 2001, hlm. 68

[10] Bunyying Time Diplomacy: Liku-Liku Perjuangan Kemerdekaan Papua Barat (Kasus Suaka Politik Papua Barat di Australia), Yogyakarta Java Media, 2007, hlm 51

[11] Beny Giay, op.cit, hlm. 69-70

[12] Osborne, Kibaran Sampari, Jakarta: Elsham. 2001. hlm. 300.

[13] Theo van den Broek OFM dkk. Kondisi Hak Azasi Manusia Di Tanah Papua Serta Perkembangan Aspirasi Papua Merdeka Gambaran Tahun 1999. Jayapura: Sekertariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura. terbitan No.9 2000. “MEMORIA PASSIONIS” (Ingatan Penderitaan). Mengunjungi pelosok-pelosok tanah Papua, dengan mudah kita dapat mendengar kisah-kisah sejarah penderitaan yang keluar dari mulut masyarakat biasa. Ingatan rakyat dengan tajam dan jernih mencatat rekaman peristiwa-peristiwa ini: “Di sungai ini kami punya bapa dibunuh; di lereng gunung itu dulu ada sejumlah kampung yang dikasih habis sama ABRI; di lapangan itu tete moyang kami dulu dipaksa untuk membakar koteka karena dianggap primitif; gunung itu dulu kami punya sekarang orang sudah kasih rusak kami punya mama; dulu kami gampang cari binatang di hutan tapi sekarang kami tidak boleh masuk karena katanya milik perusahaan yang dilindungi Undang-undang negara; kami punya anak tidak bisa maju karena guru-guru di sekolah hampir tidak ada, susah dapat obat karena mahal; dsb. dst.” Cerita-cerita ini tidak pernah dibukukan, tetapi diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Nada dasar segala ungkapannya: “kami dinilai bukan manusia”. Artinya, “kami tidak diperlakukan sebagai manusia tetapi sebagai obyek: obyek kebijakan politik, obyek operasi militer, obyek pengembangan ekonomi, obyek turisme, dsb. Itulah sudah”.

[14] Drs. M. Cholil, Sejarah Operasi-Operasi Pembebasan Irian Barat, Puser ABRI - Dephankam, 1971.

[15] Amiruddin al Rahab, 2006, hlm 3.

[16] Peneliti di ELSAM, Jakarta dan inisiator Pokja Papua yang mendalami masalah hak asasi manusia dan militer serta politik lokal, spesialisasi masalah separatiseme dan gerakan perlawanan di Papua.

[17] Amiruddin al Rahab, op.cit. 2006, hlm 3. pada catatan kaki dikatakan bahwa, istilah ABRI atau TNI sangat terkait konteks waktunya. Dalam tulisan ini istilah itu dipakai saling bergantian. Bahkan juga dipakai istilah insitusi militer atau insituasi keamanan.

[18] Frits Bernard Ramandey, Generasi Tanpa Angkatan, Papua Barat: AJI – Papua, 2005, hlm 124.

[19] Yakobus F. Dumupa. Berburu Keadilan di Papua. Yogyakarta, Pilar Media, 2006. hlm, 166-170

[20] Osborne. Op.cit. 2001. hlm.149-150

[21] Benny Giyai, op,cit. 2000, hlm 8-9.Dalam pandangan Benny, hari merdeka itu adalah hari datangnya kebahagian sehingga penderitaaan tidak lagi menjadi hari-hari orang Papua. Selain itu, Benny juga meyakini bahwa hari itu akan datang sebagaimana kosmologi orang Papua yang meyakini bahwa waktu berputar antara susah menuju senang …

[22] MarkRumbiak Arwam. op,cit. 2003, hlm 128.

[23] Ibid. MarkRumbiak Arwam op,cit. 2003 “Kees Lagerberg, dalam catatan ini akan dibeberkan berbagai pembunuhan terhadap orang Papua. Meskipun tidak lengkap sama sekali. Berbagai kasus diperoleh dari berbagai sumber seperti tulisan yang dipublikasikan (buku, surat kabar, jurnal) laporan tertulis lisan dari para korban maupun para pengamat selama 30 tahun yang lalu.”

[24] Frits Bernard Ramandey, op.cit, 2005, hlm 124.

[25] Frits Bernard Ramandey, op.cit. hlm 124.

(Pito)
===================================

Sumber:http://pitoowa.blogspot.com