Mari Rebut Kembali Pasar.

Mama-Mama Papua
(Sumber:Google)

Peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat Papua hingga sampai saat era modern ini perlu mendapat perhatian penuh. Selama ini orang Papua asli hanya menjadi penonton di negeri sendiri. Sementara mereka sampai saat ini belum ada tanda-tanda akan hidup sejaterah dan makmur. Kalau kita mau jujur, amati dengan cermat mengenai kehidupan orang Papua asli di bidang ekonomi, mereka saat ini nyaris terasing di negeri mereka sendiri. Meskipun saat ini beberapa kota di Papua tidak berbeda dengan kota lain di Indonesia. Misalnya di Jayapura orang dengan mudah menemukan hotel berbintang, kawasan pertokoan yang berjejer-jejer di Kota Jayapura, kawasan Entrop, Hingga Abepura.

Kalau jalan-jalan ke Pasar, di sana di padati pedagang. Namun mama-mama orang Papua asli sendiri tidak memiliki tempat yang layak dalam melalukan aktifitas dagang. Tokoh- Swalayan, Restoran siap saji, dan warung makan bertebarang dimanan-mana. Ironisnya, lebih sulit mencari orang asli Papua yang bekerja di sejumlah sentra perekonomian di Pasar. Mereka hanya berjualan kebutuhan sehari-hari. Mama-mama hanya berjualan sayuran, ubi (ipere:Wamena) dan pekerjaan itu tidak rutin dilakukan.

INTEGRASI PAPUA: Sebuah Konspirasi Internasional

“Integrasi Papua Barat ke dalam Indonesia adalah suatu konspirasi politik antara beberapa pihak, yaitu Kapitalis yang tidak lain adalah Amerika, dunia internasional, elit politik Jakarta dan elit politik Papua Barat. Konspirasi itu dilandasi oleh kepentingan masing-masing pihak dan akhirnya mengorbankan mayoritas masyarakat Papua.” Kepentingan yang dominat adalah ekonomi.

Penegakan sejarah sangatlah penting untuk membuktikan suatu kebenaran.[1] Karena dengan menuliskan dan dengan memahami sejarah masa lalu sebuah identitas bisa ditemukan pandangannya dan setiap orang bisa belajar darinya.[2] Otis Simopiaref (2002) menyatakan: sejarah harus diteliti kembali di mana lembaran hitam harus diputihkan dan yang bengkok harus diluruskan, kalau tidak perdamaian dunia tidak akan pernah tercapai.”[3] Selanjutnya sering cendikyawan dan ilmuan Kristen Dr. George Junus Aditjondro (2000:3) mengatakan, “ sejarah satu komunitas adalah jati diri dan sekaligus imajinasi mengenai hari depan dari komunitas itu sendiri.”[4]

Paradigma Elit Jakarta dalam Integrasi Papua

Sejarah Kelabu Papua Dalam Indonesia*

Historiografi Indonesia masi menghadirkan historiografi parsial mengisahkan mengenai muatan politis-ideologis.[1] Di dalam penulisan sejarah seperti itu tampak dimana peritiwa sejarah bukan pergerakan nasional diabaikan dalam pembelajaran di sekolah. Hal itu tampak sebagai bukti penjajahan, karena dengan begitu, individu, kelompok masyarakat tertentu dianggap tidak memiliki sejarah atau dianggap tidak berhak memiliki sejarah[2][3] Sedangkan Kata Indonesia yang diperkenalkanG.W. Eart, J.R Logman dan Adolf Batian (Jerman) jauh sebelum
dalam historiografi Indonesia, bahkan lebih ekstrim lagi, sejarah masyarakat atau wilayah di Indonesia dianggap baru dimulai bersamaan dengan perlawanan mereka terhadap ekspansi militer, politik atau ekonomi bangsan Barat. Orang Dayak dan orang Papua misalnya dianggap tidak memiliki sejarah sebelum mereka berintegrasi dengan orang luar.

Pendidikan di Papua Masih Memprihatinkan

Anak-anak Pedalaman Papua Haus Guru
(Foto:Ilst/google)

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.`dengan adanya pendidikan yang bermutuh, maka tingkat kecerdasan akan semakin tinggi, disamping itu harus didukung dengan suatu motivasi dari pihak yang bersangkutan entah dari Orang tua, teman maupun keluarga yang terdekat (Om,tante dll)

Pendidikan menjadi tempat pembelajaran yang penting bagi kaum pendidik. Jadi siapa saja yang memunyai keingan untuk menimbah pengetahuan serta pengalamam yang banyak di sekolah maupun di laur dari sekolah, diwenengkan dan dipersilakan untuk mengambil dan menerima semua yang berada di sekolah. Artinya bukan kita mencuri semua fasilitas perlengkapan sekolah dengan sewenang-wenang kita. Melainkan kita mengambil semua pengetahuan dari sekolah yang diberikan dari pihak sekolah yakni proses pembelajara yang mereka berikan.

“PEPERA 1969” INDONESIA MENCURI HAK NASIB ORANG PAPUA

Sumber: Internet

PENENTUAN PENDAPAT RAKYAT (PEPERA) DILAKUKAN VERSI INDONESIA

Hak Menentukan Nasib Sendiri bagi rakyat Papua dilakukan Versi Indonesia, seharusnya mekanisme peraktek Internasional yaitu satu orang satu suara “one man one voice” Sering sebut dengan Penentuan Pedapat (PEPERA). Pepera dimulai sejak 14 Juli sampai dengan 4 Agustus 1969. Saat itu penduduk orang asli papua mencapai 8000 jiwa Penduduk. Namun yang ikut serta dalam Pepera hanya 1025 orang. Kemudian yang memberikan pendapat hanya 175 orang saja, lainya belum memberikan pendapat, karena penuh dengan melakukan berbagai teror, Intimidasi, penangkapan, kekerasaan, pembunuhan dan berbagai manipulasi social politik terhadap masyarakat Papua saat itu, yang mana masyarakat Papua mempertahankan Kemerdekaan atau tidak mau gabung dengan Indonesia.

Pada 15 agustus 1962, Konsep Pepera lahir  sering kenal denga Perjanjian New York (New York Aggrement) antara Negara Indonesia dengan Negara Belanda Atas Tanah Papua Barat.  Perjanjian ini terdiri dari 29 pasal  yang Mengatur 13 macam hal. Isi perjanjian seperti ini:

a.       Transfer admintrasi (Pengalihan admintrasi) dari pemerintah Belnda kepada PBB yang diatur dalam pasal 2 s/d 11

b.      Transfer admintrasi dari PBB kepada Indonesia yang diatur dalam Pasal 12dan 13 (2 pasal)

c.       Penentuan Nasib Sendiri (self-Determination)yang diatur dalam Pasal 14 s/d 21 (8 pasal)

1.   Pelaksanaan Penentuan Nasib sendiri harus di bawah nasihat, bantuan dan partisipasi PBB

2.   Prosedur Penentuan Nasib sendiri harus dimusyawaraakn wakil-wakil rakyat

3.   Persyaratan untuk berpartisipasi dalam penentuan nasib sendiri harus berdasarkan peraktek-peraktek Internasional

4.   PBB dan Indonesia akan menyampaikan laporan pelaksanaan Penentuan Nasib sendiri kepada majelis umum PBB

5.   Indonesia dan Belanda akan mengakui dan terikat pada hasil penentuan nasib Sendiri

d.            Hak-hak penduduk diatur dalam pasal 22 s/d23 (2 pasal) (Agus Alua: Papua Barat dari Pangkuan ke Pangkuan. Hal:49-50)

Pepera dilakukan berdasarkan Pasal XVIII Perjanjian New York, dinyatakan secara jelas bahwa Pemerintah Indonesia akan melaksanakan pepera dengan bantuan dan partisipasi dari utusan PBB dan Stafnya untuk memberikan kepada rakyat yang ada di Papua kesempatan menjalankan penentuan pendapat secara bebas. Kemudian melakukan konsultasi dengan Dewan-Dewan Kabupaten yang ada di Papua untuk membicarakan metode pelaksanaan pepera ini. Selanjutnya, seluruh orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan memiliki hak pilih untuk berpartisipasi dalam penentuan nasib sendiri yang akan dijalankan sesuai dengan aturan Internasional.

Dimana mereka yang punya hak pilih itu adalah mereka yang tinggal di Papua saat Perjanjian New York ditandatangani dan mereka yang berada di Papua ketika PEPERA dilaksanakan, termasuk mereka penduduk Papua yang meninggalkan Papua setelah 1945 dan kembali ke Papua dan menguruskan kembali kependudukannya setelah berakhirnya pemerintahan Belanda.

Namun ternyata Pemerintah Indonesia hanya melakukan konsultasi dengan Dewan Kabupaten di Jayapura tentang tatacara penyelenggaraan PEPERA pada tanggal 24 Maret 1969. Kemudian diputuskan membentuk Dewan Musyawarah PEPERA (DMP) dengan anggota yang berjumlah 1025 anggota dari delapan kabupaten, yang terdiri dari 983 pria dan 43 wanita.

Yang mana, para anggota DMP itu ditunjuk langsung oleh Indonesia (Tidak melalui Pemilihan Umum di tiap-tiap Kabupaten) dan dibawah intimidasi serta ancaman Pembunuhan oleh Pimpinan OPSUS (Badan Inteligen KOSTRAD) Mr. Ali Murtopo.

Sedihnya lagi, para anggota DMP itu ditampung di suatu tempat khusus dan dijaga ketat oleh Militer sehingga mereka (anggota DMP red) tidak bisa berkomunikasi atau dipengaruhi oleh keluarga mereka. Setiap hari mereka hanya diberi makan nasehat supaya harus memilih bergabung dengan Indonesia agar nyawa mereka bisa selamat.

Sebelum menjelang PEPERA yang dimulai di Merauke pada tanggal 14 Juli 1969 dan di akhiri di Jayapura pada tanggal 4 Agustus 1969, datanglah suatu tim dari Jakarta yang diketuai oleh Sudjarwo Tjondronegoro, SH. Tim tersebut tiba di Sukarnopura (Hollandia/Kota Baru / Sekarang Jayapura ) dan kemudian didampingi oleh beberapa anggota DPRGR Propinsi Irian Barat untuk berkeliling ke setiap kabupaten se Papua Barat. Tim ini mengadakan pertemuan-pertemuan awal dengan para tokoh masyarakat dan adat untuk menyampaikan tekhnis-tekhnis pelaksanaan PEPERA bila tiba hari H. Pelaksanaan PEPERA adalah secara formalitas saja, untuk memenuhi New York Agreement, maka diusahakan untuk secara aklamasi dan bukan secara perorangan. Agar bunyi penyampaian agar seragam, maka akan disiapkanlah konsep-konsepnya dan Anggota DMP tinggal baca saja dan bagi mereka yang tidak bisa baca/tulis disuruh menghafal untuk kelancaran pelaksanaan PEPERA. Para anggota DMP kemudian ditampung di suatu penampungan khusus dan dijaga ketat oleh Militer serta selalu diteror-teror oleh Pimpinan OPSUS (Mr. Ali Murtopo Pimpinan Badan Inteligen Kostrad). Mereka berkali-kali diujicoba untuk meyakinkan bahwa nantinya penyampaian pendapat tidak berbeda satu dengan yang lain. Semuanya harus memilih "Papua Barat menjadi bagian integral dari Indonesia". Tim dari Jakarta melakukan kegiatan keliling Papua Barat tanggal 24 Maret hingga 11 April 1969. Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI) 31/1969 menetapkan jumlah anggota Dewan Musyawarah PEPERA (DMP). Tanggal 25 Maret 1969 dibentuklah anggota panitia pembentukan DMP. Setiap kabupaten ditunjuk 9 orang. Maka dari 8 kabupaten yang ada terdapat jumlah 72 orang yang ditunjuk untuk menjadi anggota Panitia Pembentukan DMP. Setiap kabupaten dipilih anggota DMP oleh Indonesia serta sesuai dengan konsep dan perencanaan Pemerintah Jakarta.

NAMA-NAMA PESERTA/PEMIIH DAAM PEPERA 1969

Tapi menurut buku Salikin Soemowardojo dalam buku Penentuan Pendapat Rakyat di Irian Barat, terbitan Pemerintah Daerah Provinsi Irian Barat 1969, Pepera dilakukan bertahap. Mula-mula di Merauke, 14 Juli 1969, dengan 175 orang, lalu Jayawijaya, 16 Juli, dengan 175 orang, lalu Paniai (175 orang) pada 19 Juli, Fak-fak (75 orang) pada 23 Juli, Sorong (109 orang) pada 26 Juli, Manokwari (75 orang) pada 29 Juli, Teluk Cenderawasih (131 orang) pada 31 Juli serta Jayapura (110 orang) pada 2 Agustus 1969.

Bila angka-angka tersebut dijumlahkan, saya dapat angka 1,025 orang. Salikin juga menulis bahwa 1,025 orang tersebut, tidak semua wakil rakyat Papua hadir saat Pepera. Di Merauke, Paniai, Teluk Cenderawasih dan Jayapura, masing-masing ada satu orang tidak hadir. Artinya, dari 1,025 masih dikurangi empat, menjadi 1,021 orang. Uniknya, walau empat orang tidak hadir, suara mereka tetap dihitung hadir.

Lebih aneh lagi. Dalam daftar milik Thamrin, ada “Kabupaten Yapen Waropen” ikut dalam Pepera plus delapan kota lain, sama dengan Salikin. Total Thamrin sebut ada sembilan kota dimana Pepera dibikin. Salikin hanya sebut delapan tempat. Saya duga dua angka tersebut dibuat berdasar pembagian wilayah saat masing-masing daftar dibikin. Thamrin mengacu pada pembagian administrasi wilayah pada 1991 dimana sudah ada Yapen Waropen. Dan Salikin pada data 1972 dimana Yapen Waropen masuk wilayah Teluk Cenderawasih.

Lebih ironis lagi, tanggal 7 April 1967 Kontrak Karya Pertama Freeport McMoran, perusahaan tambang milik Negara Imperialis Amerika dengan pemerintahan rezim fasis Soeharto dilakukan. Yang mana klaim atas wilayah Papua sudah dilakukan oleh Indonesia jauh 2 tahun sebelum PEPERA dilakukan. Sehingga sudah dapat dipastikan, bagaimanapun caranya dan apapun alasannya Papua harus masuk dalam kekuasaan Indonesia.

Oleh : Peduli keadilan dan Kebenaran/Amoye OA
===================================

Sumber:http://www.umaginews.com/

KEKAYAAN PAPUA DITENGAH PERGOLAKAN DUNIA

Jhon Pakage. Foto: Dok. Pribadi

Pemerintah mewajibkan perusahaan tambang asing mendivestasikan sahamnya secara bertahap paling sedikit 51 persen kepada mitra Indonesia. Divestasi harus dilakukan setelah lima tahun hingga tahun ke 10, sejak perusahaan itu berproduksi.

Yang dimaksud mitra Indonesia adalah pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau perusahaan swasta nasional.

Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 21 Februari 2012. Termasuk juga PT Freeport yang mana Saat ini, sebanyak 90,64% kepemilikan saham Freeport Indonesia dikuasai perusahaan asal Amerika Serikat (AS), yaitu Freeport Mc MoRan, termasuk di dalamnya 9,36% dikuasai lewat anak usahanya PT Indocopper Investama. Sementara sisanya, sebanyak 9,36% dipegang oleh pemerintah Indonesia.

Aktivis Papua Merdeka yang Penghianati Alias "Yudas

Ilustrasi @ Angin Selatan/Facebook.com

Fenomena politik kemerdekaan Papua di atas negeri ini begitu tak menentu. Susah diterka dan dibaca oleh setiap insan. Ada apa dengan persepsi setiap orang Papua yang begitu berbeda dan tidak sama? Apakah karena begitu banyak suku dan bahasa; ataukah terlalu banyak faham Indonesiaisme dan Papuanisme yang begitu kental mengalir dalam darah masing-masing kelompok manusia Papua, sehingga keduanya saling berseberangan persepsi. 

Hal ini terlihat secara praktis politik di Papua bahwa kalau ada yang condong kepada faham “Garuda,” orang tersebut dicap oleh “Cenderawasih” sebagai penghianat alias “yudas,” perjuangan Papua; dan bila ada yang cenderung berbicara tentang Papua Merdeka, maka “Garuda” menjulukinya separatis, suversi dan pengacau keamanan bangsa. Pemahaman ini tidak dapat disangkal karena ia sudah ada diwaktu lalu, di setiap hati orang Papua.

Akar Masalah Papua: Tinjauan Historis

Perlu Saudara-saudara ketahui bahwa Akar Pokok Permasalahan di Papua adalah Bukan Masalah Kesejahteraan tetapi Masalah Sabotase wilayah yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia terhadap Belanda.

Yang mana, Papua adalah salah satu wilayah Dekolonisasi yang telah dipersiapkan Belanda untuk Merdeka di kemudian hari seperti beberapa wilayah di daerah Pacific seperti Australia, Papua New Guinea, Fiji, Vanuatu, dll.

Faktor inilah yang menyebabkan sehingga Belanda harus kembali ke West Papua dan Inggris kembali ke Papua New Guinea setelah mengalahkan Jepang melalui Perang Dunia Ke-2 di Kawasan Pacific yang dibawah pimpinan Jenderal Mc. Arthur.